Foto : Ilustrasi

Cilodong, inidepok.com – SMA Negeri 8 Kota Depok kembali mendapat sorotan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2020/2021.

Kali ini, sekolah yang dipimpin oleh Supeni itu dikabarkan menerima “uang masuk” sebesar Rp 10 juta dari calon siswa yang akan masuk melalui “jalur belakang”.

Wali murid yang baru mengantarkan berkas daftar ulang, Rabu (12/8/2020)

“Iya, sampai hari ini SMAN 8 Depok masih menerima siswa. Tetapi yang diterima hanyalah orang-orang tertentu yang sudah diakomodir oleh wakil kepsek bernama Sugiarto”, ujar Deynni, salah seorang wartawan media online Grup JBKD, Rabu (12/8/2020).

Lebih jauh Deynni mengatakan, saat dirinya berada di SMAN 8 untuk menjalankan tugas liputan, ia bertemu dengan orang tua murid yang akan mengantarkan berkas pendaftaran anaknya.

“Kalau kata pak Sugi, PPDB sudah tutup. Tetapi sampai siang ini masih ada saja orang tua siswa yang baru mengantarkan berkas pendaftaran anaknya. Waktu saya tanya ke orang tua siswa itu, dia menjawab bahwa anaknya baru diterima di SMAN 8 Depok melalui pak Sugi”, beber Deynni sembari menunjukkan bukti foto orang tua siswa yang akan mengantarkan berkas daftar ulang anaknya.

Informasi lain yang diterima inidepok.com mengatakan bahwa untuk dapat diterima di SMAN 8 Depok melalui jalur belakang, orang tua siswa tidak bisa hanya dengan tangan kosong.

“Minimal, orang tua siswa diminta untuk membayar uang sebesar Rp 10 juta. Bisa jadi lebih dari itu mengingat kuota yang diberikan untuk jalur belakang cuma sedikit. Jadi orang tua mau tidak mau akan mencari uang yang diminta pihak sekolah supaya anaknya bisa masuk. Kalau gak ada “pelicinnya”, jangan harap diterima di SMAN Depok. Pasti ada saja alasan dari panitia di sekolah untuk menolak calon siswa itu”, ujar Dedi, salah seorang penggiat Anti Narkoba yang mengaku sudah kesal dengan permainan nakal di SMAN 8 Depok.

Dedi juga mengungkapkan bahwa anak saudaranya yang sudah masuk di SMAN 8 Depok dimintai uang Rp 10 juta untuk bisa masuk melalui Sugiarto (Wakepsek, red).

Uang Rp 10 juta yang diminta oleh pihak SMAN 8 Depok

“Anaknya Ipar saya sudah masuk. Tapi dia harus bayar Rp 10 juta melalui orang kepercayaan Sugi. Waktu uangnya belum diserahkan, anak tersebut belum dimasukkan ke grup WhatsApp sekolah. Tetapi setelah uang (yang diminta) diserahkan melalui orang kepercayaan Sugi, barulah anak tersebut dimasukkan ke grup WA”, beber Dedi sembari menunjukkan bukti uang yang diminta pihak sekolah SMAN 8 Depok.

Tahun lalu, lanjut Dedi, SMAN 8 Depok kan sudah pernah dilaporkan ke polisi. Tetapi karena ada upaya damai dan melibatkan oknum petinggi TNI, makanya laporan itu dicabut oleh teman LSM.

Baca Juga : PPDB di SMAN 8 Depok “Akal-akalan”, Begini Modus yang Dilakukan

Sugiharto, Wakil Kepala Sekolah yang setiap tahun menangani Penerimaan Siswa Baru di SMAN 8

“Kali ini, jangan ada lagi damai-damai. Kalau perlu polisi segera mengusut kekayaan Sugiarto selama dia menangani PPDB di SMAN 8 Depok. Supaya ada efek jera untuk dia”, desak Dedi geram.

Terpisah, Muniri, Sekjen LSM Jaringan Kemandirian Nasional Kota Depok (Jaman) mengaku sangat prihatin terkait permasalahan yang terjadi di SMAN 8 Depok.

Menurut Munir (sapaan akrab Muniri, red), proses PPDB SMA tahun ajaran 2020/2021 sudah dicederai dengan adanya dugaan permainan curang yang disinyalir dilakukan oleh para oknum tenaga pendidik di Kota Depok.

“Permainan “orang dalam” itu sudah tidak asing lagi dalam proses penerimaan siswa baru. Tetapi untuk tahun ini, permainannya sudah sangat kelewatan”, ujar Munir geram.

Dikatakan Munir, masalah PPDB ini kan persoalan yang reguler terjadi setiap tahunnya. Kenapa ini terjadi ? Salah satunya karena sistem PPDB yang tertuang dalam juklak-juknis tidak dijalankan dan justru sebaliknya, yakni sistem yang ada saat ini terkesan dijadikan sebagai “alat mainan” oleh pihak-pihak tertentu.

“Sistem zonasi yang ada saat ini justru dibuat kacau. Calon siswa yang radius rumahnya lebih dekat dengan sekolah dan sebenarnya paling berhak untuk bisa diterima, justru banyak yang tidak diakomodir dengan alasan yang terkesan mengada-ada. Padahal tujuan inti dari sitem zonasi jarak itu adalah untuk mengakomodir calon siswa yang rumahnya dekat dengan lokasi sekolah. Selain itu, dengan adanya sistem zonasi juga dapat menghemat biaya dan waktu serta mempermudah pengawasan orang tua terhadap putra-putrinya”, papar Munir menjelaskan.

Pria berdarah Madura ini juga berharap agar pihak-pihak terkait yang dalam hal ini KCD 2, Kepala Sekolah dan K3S SMA di Kota Depok dapat mempertimbangkan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas.

Sayangnya, hingga berita ini dimuat, Supeni selaku Kepala SMAN 8 Depok belum bisa dikonfirmasi terkait permasalahan diatas.

Bahkan beberapa kali wartawan yang datang ke sekolah untuk mengkonfirmasikan hal inipun tetap tidak mau ditemui oleh kepala sekolah.

(Penulis : Tim JBKD)

 8,285 total views,  1 views today