Kondisi atap plafon salah satu bangunan SDN yang ada di Kota Depok

Depok, inidepok.com – Kontraktor pelaksana kegiatan proyek pembangunan Kantor Kelurahan Krukut dan SDN Sawangan 1 ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Dari pantauan tim Jaringan Berita Kota Depok (JBKD), hingga Kamis (21/1/2021), kedua proyek yang dikerjakan oleh PT. Hagitasinar Lestarimegah dengan total nilai proyek sebesar Rp 10.861.796.700,- tersebut masih terlihat berantakan di hampir semua sudut bangunannya.

Selain itu, para pekerja yang berada di lokasi proyek juga terlihat mengabaikan protokol kesehatan serta tidak memenuhi standar penggunaan kelengkapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Sebagai informasi, Proyek pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Krukut dilaksanakan oleh PT Hagitasinar Lestarimegah dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.677.847.600,00.

Seharusnya, perusahaan yang beralamat di Jl. Matraman Raya No.148 Rukan Mitra Matraman Blok B.23 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur itu menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender.

Tetapi hingga memasuki pertengahan Januari 2021, pekerjaan proyek dengan Nomor SPMK : 602/PPK/SPMK/FSK-07.TABA/DPP/IX/2020 itu belum juga selesai 100 persen.

(*) Berikut Informasi Proyeknya :

Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Krukut

Kantor Kelurahan Krukut

Nama Tender : Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Krukut,

Kategori : Pekerjaan Konstruksi,

Instansi : Pemerintah Daerah Kota Depok,

Satker : Dinas Perumahan dan Permukiman,

Pagu : Rp 3.752.910.000,00

HPS : Rp 3.752.905.766,53

Nama Pemenang : PT. Hagitasinar Lestarimegah

Alamat : Jl. Matraman Raya No.148 Rukan Mitra Matraman Blok B.23 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur

Harga Penawaran : Rp 3.677.847.600,00

Harga Terkoreksi : Rp 3.677.847.600,00

Hasil Negosiasi : Rp 3.677.847.600,00

SDN Sawangan 1

Dilokasi berbeda, tim JBKD juga mendapati pekerjaan proyek Pembangunan dan Penataan Lingkungan SDN Sawangan 1 yang sampai hari ini, Kamis (21/1/2021) masih terus dikerjakan.

Dari pantauan dilapangan, ternyata proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.183.949.100,00 itu juga dikerjakan oleh PT Hagitasinar Lestarimegah.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan itu seharusnya selesai dikerjakan dalam waktu 120 hari kalender (Selesai di akhir tahun 2020, red).

Tetapi kenyataannya, proyek dengan Nomor SPMK : 602/PPK/SPMK/FSK-05.TABA/DPP/IX/2020 tersebut masih saja dikerjakan hingga pertengahan Januari 2021 ini.

(*) Berikut Informasi Proyeknya :

Pembangunan dan Penataan Lingkungan SDN Sawangan 1

Nama Tender : Pembangunan dan Penataan Lingkungan SDN Sawangan 1

Kategori : Pekerjaan Konstruksi,

Instansi : Pemerintah Daerah Kota Depok,

Satker : Dinas Perumahan dan Permukiman,

Pagu : Rp 7.483.280.000,00

HPS : Rp 7.483.279.888,34

Nama Pemenang : PT. Hagitasinar Lestarimegah

Alamat : Jl. Matraman Raya No.148 Rukan Mitra Matraman Blok B.23 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur

NPWP : 01.608.998.9-001.000

Harga Penawaran : Rp 7.183.949.100,00

Harga Terkoreksi : Rp 7.183.949.100,00

Hasil Negosiasi : Rp 7.183.949.100,00

Saat di konfirmasi, Kepala Dinas Rumkim Kota Depok, Dudi Miraz hanya menjawab singat. “KDP (Konstruksi dalam pengerjaan, red)”.

Lebih jauh Dudi mengarahkan wartawan untuk menanyakan lebih detail terkait kedua proyek yang belum selesai dikerjakan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menanganinya.

“Data detail ada di PPK, hubungi PPK-nya”, jawab Dudi melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (21/1/2021).

Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Rumkim Kota Depok, Suwandi

Terpisah, Suwandi selaku Kabid Tata Bangunan di Dinas Perumahan dan Permukiman yang juga selaku PPK proyek Kantor Kelurahan Krukut dan SDN Sawangan 1 menjelaskan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah pekerjaan konstruksi yg melewati tahun anggaran. Jadi harus ada addendum perpanjangan waktu.

“Konsekuensinya, kontraktor dikenakan denda keterlambatan setiap harinya. Pada saat anggaran tahun berjalan, mereka hanya bisa dibayar sesuai progres saja. Sisanya akan dibayarkan pada anggaran perubahan (ABT) Tahun berikutnya”, jelas Suwandi.

Sekretaris Gapeksindo Kota Depok, Indra J. Napitupulu

Sebelumnya, Sekretaris Gabungan Perusahan Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Depok, Indra J. Napitupulu menjelaskan, istilah Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Dikatakan Indra, perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

“KDP biasanya untuk perkerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga harus tuntas dalam pengerjaannya”, jelas Indra.

Lebih jauh dipaparkan Indra, sekiranya hasil opname terakhir dari suatu pekerjaan proyek kurang dari 80 persen (sampai batas waktu yang telah ditentukan), maka perusahaan pelaksana kegiatan bisa masuk ke dalam daftar hitam (blacklist) LKPP.

Tetapi untuk lebih jelasnya, lanjut Indra, bisa langsung ditanyakan ke Disrumkim terkait kontrak dari pekerjaan tersebut.

“Supaya tidak salah, bisa langsung ditanyakan ke Dinas terkait. Seperti apa kontraknya. Jika dilihat dari papan kegiatan proyek, tertulis bahwa SPMK-nya bulan 9 dan pekerjaannya dilaksanaan selama 120 hari kalender (4 bulan), berarti bulan Desember 2020 atau Januari 2021 selesainya. Selain itu perlu dikonfirmasi juga apakah kedua proyek tersebut merupakan pekerjaan multiyears atau bukan”, pungkas Indra.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan bahwa pekerjaan tahun 2020 yang belum selesai dikerjakan bisa diperpanjang kontraknya hingga 50 hari.

“Terkait Teknis perpanjangan kontrak dan denda pinalti keterlambatan, silakan tanya langsung ke dinas terkait”, jawab Nina.

Sebagai informasi, sanksi mengenai denda keterlambatan proyek per hari diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 120 Perpres itu mengatur, penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu/permil) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Penulis : Fredi
Foto : Deanny Aldi
Editor : Apik Yudha

 2,271 total views,  4 views today