Peras Pemohon AJB, Lurah AH jadi Tersangka

Lurah AH Minta "Jatah" 3 persen untuk Tandatangan AJB

MARGONDA, INIDEPOK.com Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok, akhirnya menetapkan Lurah Kalibaru, AH (50) sebagai tersangka pelaku Pungli (Pungutan Liar) dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah warga.

Hal itu dikatakan Kapolresta Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto saat ditemui wartawan di Markas Polresta Depok, Jl. Margonda Raya, Sabtu (16/2/2019).

“Oknum Lurah yang dimaksud sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh Penyidik Polres Depok. Tidak dilepaskan kok”, ujar Kapolres.

Menurut Didik, dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya sudah meminta informasi dari empat orang saksi yang mengetahui adanya dugaan pungli yang dilakukan Lurah AH.

“Sedikitnya ada empat orang saksi yang kami periksa terkait dugaan pungli dalam pengurusan AJB warga tersebut”, papar Kapolres.

Lurah AH dijerat dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 e, UU Nomor 20 Tahun 2001, perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 karena menyalahgunakan wewenang dengan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Polresta Depok, Kamis (14/2/2019) siang, petugas berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 5 juta dan sejumlah dokumen terkait proses pengurusan AJB dari salah seorang warga.

Baca Juga : Beredar Info, Tim Saber Pungli Tangkap Seorang Lurah di Depok

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang Lurah di Kecamatan Cilodong Depok berinisial AH (50) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polresta Depok, Kamis (14/2/2019).

AH ditangkap bersama salah seorang staf kelurahan terkait pembuatan Akte Jual Beli (AJB) milik salah seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Depok berinisial D.

Keduanya ditangkap sekitar pukul 11.45 Wib saat berada di dalam ruang kerja Lurah.

Berikut Fakta-fakta Hasil Penyidikan Polisi :

1. Lurah AH meminta biaya diluar ketentuan resmi kepada masyarakat yang ingin meminta tanda tangan lurah sebagai saksi AJB;

2. Saat dilakukan OTT, Kamis (14/2/2019) lalu, polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 5 juta, Dokumen AJB tanah dan dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan pungli yang dilakukan AH;

3. Pelaku telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 yang menyebutkan, PPAT (Pejabat Pembuat Akta) dan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1 persen;

4. Pelaku meminta “jatah tandatangan” sebesar 3 persen untuk dirinya sendiri;

5. Pelaku telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri (Kepentingan pribadi).

1,519 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini