Pandangan Fraksi PDIP Terhadap RAPBD 2019 dan 6 Raperda Depok

Kota Kembang, inidepok.com Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kota Depok menilai bahwa pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dan enam Raperda yang diajukan Pemkot Depok tidak telepas dari upaya memaksimalkan perencanaan yang disusun berpedoman pada RPJMD tahun 2018.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Veronica Wiwin Widarini saat Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 dan 6 Raperda Kota Depok, Rabu (31/10/2018).

Dikatakan Winwin, ajuan RAPBD Kota Depok tahun 2019 itu tentu saja telah mempertimbangkan dampak dinamika yang berkembang serta kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat.

“Namun demikian, gambaran umum tentang PAD pembelanjaan daerah diharapkan dapat disusun dengan lebih efektif efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ujar Winwin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan bahwa pengajuan Raperda APBD tahun 2019 tidak terlepas dari perkembangan isu-isu strategis yang berkembang dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentang kebijakan penggunaan keuangan daerah.

Dikatakan Pradi, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan enam skala proritas, di antaranya adalah penyusunan ekonomi jangka panjang bidang pendidikan, pariwisata dan pelayanan kepada masyarakat.

“Artinya, Raperda APBD tahun 2019 sebesar Rp 2,7 triliun dengan pembelanjaan tidak langsung meningkat sebesar 16,43 persen. Sementara untuk pembelanjaan langsung meningkat sebesar 12,99 persen dari tahun sebelumnya,” papar Pradi.

Orang nomor dua di Pemerintah Kota Depok ini juga menyambut baik dan memberikan apresiasi atas tanggapan fraksi terhadap pengajuan Raperda APBD tahun 2019 dan enam Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Depok.

“Keenam Raperda tersebut, antara lain Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pencabutan Perda tentang Ijin Lingkungan; Perubahan dan Pembedayaan Koperasi; Perubahan Perda No. 5 tahun 2012 tentang Industri, Persampahan dan Kebersihan; serta Raperda Pariwisata dan Pelayanan bagi Masyarakat,” Pungkas Pradi.

Setelah proses pengajuan dan tanggapan Fraksi DPRD Kota Depok dibacakan, Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo kemudian membentuk tiga pansus dan satu Banggar untuk membahas Raperda APBD tahun 2019 serta 6 Raperda perubahan (pengganti) yang diajukan Pemerintah Kota Depok. (red)

339 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini