Margonda, inidepok.com – Sejumlah aktivis dan pegiat LSM anti Korupsi mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan markup pembelian sepatu PDL di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

Pasalnya, pembelian sepatu PDL di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok itu diduga kuat berpotensi adanya tindak korupsi.

Berdasarkan data yang dihimpun tim inidepok.com, didapati informasi bahwa tahun 2021, Dinas dibawah pimpinan Gandara Budiana ini menganggarkan dana sebesar Rp 130.150.000,- untuk pembelian sepatu safety PDL sebanyak 137 pasang sepatu.

Artinya, untuk pembelian satu pasang sepatu safety PDL, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok menganggarkan dana pembelian sebesar Rp 950.000,-.

“Padahal jika kita mau jujur, bisa kita lihat di sejumlah toko online bahwa harga sepatu safety PDL itu ada yg lebih murah, tetapi kualitas barangnya tidak murahan. Dengan harga Rp 330 ribu sampai dengan 500 ribu, sudah bisa kok dapat sepatu safety PDL yang kualitasnya bagus”, ujar L. Pangaribuan, Sekjen LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) Kota Depok, Selasa (23/3/2021).

Lebih jauh Pangaribuan menyayangkan tindakan Dinas Damkar yang terkesan menghambur-hamburkan anggaran ditengah pandemi Covid-19.

“Disaat semua institusi Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan penghematan anggaran, Dinas Damkar Depok justru terkesan menghamburkan anggaran. Ini kan aneh. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi unjuk rasa dan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan adanya dugaan tindak pidana korupsi di institusi tersebut”, pungkas Pangaribuan.

Baca Juga : Parah !!! Sepatu PDL Damkar Seharga Rp 850 ribu, Ternyata Seperti Ini Kualitasnya

Sebelumnya, salah seorang pengamat kebijakan dan anggaran Pemerintah, MT Donnie SN juga mengungkapkan adanya dugaan markup pembelian sepatu PDL Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun anggaran 2018.

Alokasi dana untuk pembelian sepatu PDL Damkar tahun 2018

Menurut Donnie, pada tahun 2018, Dinas dibawah pimpinan Gandara Budiana itu diketahui menganggarkan dana untuk pembelian sepatu PDL sebesar Rp Rp 199.750.000,-.

“Alokasi dana sebesar itu digunakan untuk membeli 235 pasang sepatu PDL. Artinya, harga pembelian satu pasang sepatu PDL adalah sebesar Rp 850 ribu rupiah”, ujar Donnie.

Pernyataan itupun dibenarkan sejumlah anggota Damkar. Mereka menunjukkan bukti sepatu yang diterima pada tahun 2018 lalu.

Ternyata, sepatu yang dibagikan kepada anggota Damkar Kota Depok itu jauh dari kata safety (aman).

Pasalnya, sepatu seharga Rp 850 ribu itu tidak dilengkapi dengan besi pengaman di bagian depan dan bagian bawah sepatu.

“Ini mah sepatu seharga Rp 300 ribu atau Rp 400 ribuan. Lihat saja, dibagian depan dan bawah sepatu tidak ada lapisan besi pengamannya. Masa sepatu seperti ini harganya Rp 850 ribu ?”, ujar anggota Damkar sembari menunjukkan sepatu yang ia terima tahun 2018.

Lebih jauh sumber yang enggan disebutkan identitasnya itu juga mengungkapkan bahwa dalam setahun, anggota Damkar biasanya mendapat “jatah” pembagian sepatu dan seragam lapangan sebanyak dua kali.

“Jika ada anggota yang protes, pasti akan diancam oleh pimpinan. Kalau banyak protes, mendingan keluar saja. Masih banyak kok yang mau kerja di Damkar”, ungkap sumber sembari menirukan ancaman yang pernah diucapkan pimpinannya.

Ombudsman Bereaksi

Menanggapi adanya dugaan markup pembelian sepatu PDL di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho sependapat dengan Pengamat Kebijakan Publik Lais Abid.

Teguh menilai, kasus pengadaan sepatu dengan nilai anggaran sebesar Rp 199.750.000 yang bersumber dari anggaran APBD untuk pembelian 235 pasang sepatu PDL tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

Untuk itu dirinya meminta aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Inspektorat dan Kejaksaan juga harus segera bertindak karena ini sudah ada indikasi dan berpotensi merugikan keuangan negara,” harap Teguh.

Dan untuk mengetahui nilai kerugian, lanjut Teguh, pihaknya menyarankan agar bertanya kepada Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Silahkan dikonfirmasi agar jelas karena sejak 2018 belum ada perubahan terkait pengadaan barang dan jasa selama masa pandemi. Jadi masih pakai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ada,” pungkas Teguh. (Merlin S.)

 1,548 total views,  5 views today