Mantan Kasat Pol PP Depok Buka-Bukaan Soal Kasus Dugaan Korupsi IMB, Begini Modusnya

Kota Kembang, inidepok.com –
Kejaksaan Negeri Kota Depok akhirnya meningkatkan status dugaan korupsi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Depok.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, telah didapati bukti permulaan yang cukup sehingga statusnya ditingkatkan ke proses penyidikan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Yudi Triadi di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Senin (9/12/2019).

Sayangnya, meski proses penyidikan telah dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok tertanggal 14 November 2019, namun hingga kini korps Adhyaksa itu belum melakukan upaya penahanan terhadap para tersangka.

“Sabar ya, kita tangkap dulu baru diinformasikan,” ujar mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi tersebut.

Lebih jauh Yudi memaparkan, terkait kasus dugaan korupsi pengurusan IMB tersebut, pihaknya telah memeriksa 13 orang saksi, diantaranya Asisten Administrasi dan Umum Kota Depok yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Yayan Arianto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Yulistiani Mochtar, Kepala Bidang Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Taufik Rahman.

“Dugaan kasus tersebut terkait pengurusan IMB di Dinas PMPTSP Kota Depok. Dalam pengurusannya, diduga terjadi penyimpangan yang melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, baik itu mengenai pengurusan dan pemanfaatan wewenang,” papar Yudi.

Cara (Modus) yang dilakukan, lanjut Yudi, adalah dengan mendata jumlah pengembang yang mendirikan perumahan, apartemen, cluster, pabrik, maupun rumah perseorangan di wilayah Kota Depok.

Selanjutnya, dari informasi yang berhasil diperoleh, ada beberapa pengembang yang kemudian menjadi korban “pemalakan” dari para tersangka itu.

Salah satunya adalah Aparkost Beji Timur yang dipalak sebesar Rp 350 juta (Tertera dalam kwitansi) yang diminta oleh oknum tersangka berinisial SH.

“Kasus korupsi perizinan ini masuk dalam skala prioritas lantaran sangat merugikan masyarakat dan tanpa didasari dengan regulasi yang seharusnya,” tegas Yudi.

Terpisah, Asisten Administrasi Umum Kota Depok Yayan Arianto membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus pengurusan IMB tersebut.

Kepada penyidik di Kejaksaan, ia mengungkapkan bahwa pungutan uang sebesar Rp 350 juta seperti yang tertera di kuitansi itu diambil oleh Komandan Regu Satgas Satpol PP Kota Depok berinisial SH.

“Memang dugaan kasus pengurusan IMB itu terjadi pada saat saya menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Depok, tetapi yang meminta uang sebesar Rp 350 juta ke pengembang Aparkost itu adalah SH tanpa sepengetahuan saya”, pungkas Yayan menjelaskan.

 2,220 total views,  1 views today