Hari Ini, Buni Yani Dijadwalkan Datangi Kejaksaan Negeri Depok

inidepok.com – Depok

Proses hukum terhadap Buni Yani direncanakan pada hari ini, Jumat (1/2/19) oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.

Namun, hingga pukul 11.15 WIB Buni Yani belum terlihat mendatangi Kejaksaan Negeri Depok.

Sejumlah awak media masih terlihat menunggu kedatangan mantan dosen London School of Public Relations (LSPR) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok sampai saat ini.

Menurut informasi yang dihimpun, beberapa orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa barat telah tiba di ruangan Kejari Depok sejak pukul 08.15 WIB. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak terkait nasib Buni Yani.

“Belum datang, dari tadi saya tugas pagi tidak terlihat Buni Yani datang,” ucap Achmad salah satu anggota di Pos Jaga Kejari Depok.

Sementara itu, jajaran petugas kepolisian masih berjaga di seputaran kawasan Gedung Kejaksaan. Kapolsek Sukmajaya Kompol I Gusti N. Bronet mengatakan ada sekitar 30 personel diturunkan untuk menjaga keamanan, baik ketika Bumi Yani tiba maupun setelah dilakukan penahanan.

“Kita siapkan, personel guna kondusifitas dan menjamin keamanan di Kejari Depok,” tandasnya.

Penetapan eksekusi berdasarkan surat panggilan dengan nomor B. 282/0.2.34/Euh.3/01/2019 tertera nama Buni Yani untuk memenuhi panggilan pada Jumat 1 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

Dalam surat tersebut, Buni Yani diminta untuk menghadap Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Depok, Priatmaji D Prawiro. Buni Yani diminta datang untuk memenuhi pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung nomor 1712K/PID.SUS/2018 tanggal 22 November 2018.

Sebelumnya Majelis Hakim M Saptono menyatakan Buni Yani bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus video pidato Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang dipasang di halaman akun facebooknya.

Proses persidangan tuntutan Bumi Yani dilakukan di ruang sidang Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung, Selasa 14 November 2017 lalu.

Perbuatan Buni Yani dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan dugaan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Guntur)

128 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini