Sukmajaya, suaradepok.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 sudah selesai.

Namun semenjak proses penerimaan jalur zonasi diumumkan (9 Juli 2020), hingga hari ini, Rabu (22 Juli 2020) masih ada saja siswa yang diterima oleh pihak SMPN 3 melalui jalur “orang dalam” (Oknum guru, red).

Berdasarkan informasi yang di dapat tim suaradepok.com (Jaringan Berita Kota Depok/JBKD), diketahui bahwa siswa yang diterima tersebut masuk melalui orang dalam di sekolah dan bukan berasal dari keluarga besar guru/tenaga pendidik.

Menurut informasi, siswa berinisial AA itu melakukan proses daftar ulang di sekolah sekira pukul 11.00 – 12.00 wib.

“Iya, barusan saya ketemu dengan orang tua siswa yang mau daftar ulang. Infonya, orang tua siswa yang baru saja diterima itu masuk dari jalur guru meskipun bukan dari keluarga guru”, ujar Ani, salah seorang warga saat ditemui tim JBKD, Rabu (22/7/2020).

Tak hanya itu, berdasarkan pantauan Tim JBKD Grup, selama sepekan belakangan ini, masih terlihat orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk melakukan proses daftar ulang putra-putrinya.

Informasi yang di dapat, sampai dengan hari ini, Rabu (22/7/2020), masih banyak orang tua siswa yang datang ke sekolah dengan membawa stopmap berisi berkas data siswa untuk proses daftar ulang.

“Iya, selama seminggu ini masih banyak kok orang tua siswa yang mau daftar ulang. Mereka sudah diatur jadwalnya. Jadi supaya tidak bergerombol dan menimbulkan kecurigaan”, ujar salah seorang sumber JBKD di sekolah.

Kepala Sekolah “Cuci Tangan”

Meski sudah banyak temuan di sekolah yang dipimpin (terkait dugaan kecurangan penerimaan siswa baru, red), namun Kepala SMPN 3 Depok Erna Iriani terkesan acuh.

Beberapa wartawan yang mencoba untuk konfirmasi terkait hal inipun selalu diabaikan. Bahkan meskipun telepon selulernya online, Kepala sekolah SMPN 3 Depok tetap enggan untuk dikonfirmasi.

“Ibu Kepsek tidak ada. Sudah satu minggu ini tidak masuk. Saya tidak tahu kemana”, ujar Nova, salah seorang staf Tata Usaha SMPN 3 Depok dengan nada ketus, Senin (20/7/2020).

Kuitansi

Tim JBKD Grup juga mendapatkan informasi lain yang mengatakan bahwa untuk dapat masuk ke SMPN 3, oknum guru berinisial “E” meminta uang senilai Rp 8 juta supaya calon siswa bisa diterima sekolah.

“Iya, saya dan teman saya sudah menyerahkan uang Rp 8 juta melalui guru supaya anak kami bisa masuk ke SMPN 3”, beber LS sembari menunjukkan bukti kuitansi penyerahan uang, Selasa (21/7/2020).

Aksi Unras

Menanggapi hal tersebut, Muniri selaku Sekjen LSM Jaringan Kemandirian Nasional Kota Depok (Jaman) mengaku sangat prihatin.

Menurut Munir (sapaan akrab Muniri, red), proses PPDB SMP tahun ajaran 2020/2021 sudah dicederai dengan adanya permainan curang yang disinyalir dilakukan oleh para oknum tenaga pendidik.

“Permainan “orang dalam” itu sudah tidak asing lagi dalam proses penerimaan siswa baru. Tetapi untuk tahun ini, permainannya sudah sangat kelewatan”, ujar Munir, Rabu (22/7/2020).

Menurut Munir, masalah PPDB ini kan persoalan yang reguler terjadi setiap tahunnya. Kenapa ini terjadi, salah satunya karena sistem PPDB yang tertuang dalam juklak-juknis tidak dijalankan. Justru sebaliknya, sistem yang ada saat ini terkesan dijadikan sebagai “alat mainan” oleh pihak-pihak tertentu.

“Terutama di sistem zonasi, ini kan kacau sebenarnya. Calon siswa yang radius rumahnya lebih dekat dengan sekolah dan sebenarnya paling berhak untuk bisa diterima, justru banyak yang tidak diakomodir dengan alasan yang terkesan mengada-ada. Tak hanya itu. Upaya Dinas Pendidikan Kota Depok yang meminta dukungan dari beberapa elemen yang ada di Kota Depok terkait upaya optimalisasi penerimaan siswa justru sarat dengan kepentingan oknum. Tujuannya sih baik, tetapi dalam pelaksanaanya justru membuat blunder dan terkesan ingin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu”, pungkas Munir menyayangkan.

Untuk itu, lanjut Munir, LSM Jaman akan segera mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Depok untuk melakukan aksi unjuk rasa (Unras).

“Insya Allah besok (Kamis, 23/7/2020) kami akan laporkan rencana aksi kami ke Polres Depok. Kami ingin permasalahan seperti ini dapat dibongkar tuntas supaya tahu siapa dalang dibalik permainan ini. Jika ada pihak-pihak sekolah dan bahkan Kepala Dinas Pendidikan yang bermain api, kami minta agar pimpinan tertinggi di Kota Depok ini untuk segera memberikan tindakan tegas. Selain itu, kami ingin adanya transparansi dari pihak sekolah (SMPN 3, red) terkait siswa yang diterima karena ada temuan kami dilapangan yang nanti akan kami beberkan juga saat aksi unjuk rasa”, pungkas Munir mengakhiri. (Tim JBKD).

 2,520 total views,  1 views today