Depok, inidepok.com – SS, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Depok disinyalir ikut-ikutan dalam proses pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Depok, yakni Mohammad Idris – Imam Budi Hartono.

SS diduga terlibat dalam upaya pemenangan Idris – IBH setelah beredar video youtube yang disebar melalui jejaring sosial facebook, Kamis (24/9/2020).

Dari video berdurasi 5 menit 09 detik itu, diketahui bahwa pada saat mendatangi kediaman Badrul Kamal, Mohammad Idris tidak sendirian.

Idris diketahui datang ke rumah mantan Walikota Depok pertama periode 2000-2005 itu dengan ditemani anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS Khairulloh Ahyari dan SS (ASN Pemkot Depok).

Tak hanya itu. Selain rekaman video, beredar juga rekaman SS saat rapat virtual dengan Badan Anggaran DPRD Kota Depok dan para pejabat ASN Pemkot Depok yang berlangsung Kamis (24/9/2020).

Dalam rekaman tersebut, salah seorang anggota DPRD Depok dari Fraksi PDIP, Ikravany Hilman mempertayakan kebenaran pejabat ASN berinisial SS ke Supian Suri yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok.

“Saya mau tanya aja, pak Supian Suri, hari ini beredar video pak Badrul pada saat kunjungan pak idris, katanya itu bersama ASN singkatannya SS. Saya mau tanya, apakah SS itu pak Supian Suri atau bukan? Karenakan kunjungan tersebut bukan sebagai wali kota, tetapi sebagai calon. Harusnya kan pak Supian Suri nggak ikut-ikutan. Tolong dijawab, terima kasih,” tanya Ikravany.

Mendapat pertanyaan itu. Supian Suri pun terdengar memberikan jawabannya.

“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa itu betul, yang dimaksud SS itu adalah saya. Tapi dalam konteks, beliau (Idris) kan memang mau silaturrahim. Kebetulan saya dulu menjadi bagian yang melayani pak Badrul. Secara silaturrahim, saya mengantar karena pak kyai dalam konteks masih sebagai Wali Kota Depok. Jadi saya mengantar beliau untuk bersilaturrahim dengan pak Badrul,” jawab Supian Suri seperti dikutip dari depoktren.com, Kamis (22/9/2020).

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Penasehat Laskar Banteng Depok, MT. Donnie Sinaga mengaku sangat miris.

Menurut Donnie, keberpihakan ASN di ajang Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya tidak dapat dipungkiri.

Pasalnya, ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara.

Bahkan, lanjut Donnie, kekuatan ASN justru bisa mengalahkan soliditas suatu partai politik (Parpol) pengusung pasangan calon.

“Keterlibatan ASN dalam memberikan dukungan kepada calon petahana setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal, tetapi yang utamanya adalah iming-iming naik jabatan (promosi) ketika nantinya calon yang diusung itu menang”, ungkap Donnie.

Lebih jauh mantan Pemimpin Redaksi Suara Kota ini menegaskan, implikasi ketidaknetralan ASN adalah penempatan jabatan karena kepentingan politik yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor mariage system dan bukan berdasarkan merit system.

“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat pernah mencatat, tren pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di pilkada serentak gelombang pertama menempati urutan ketiga. Di pilkada serentak tahun 2017, tren pelanggaran netralitas ASN naik menjadi urutan pertama. Adapun pada pilkada serentak 2018, Bawaslu Republik Indonesia merilis terdapat adanya 721 kasus pelanggaran netralitas ASN”, papar Donnie.

Eskalasi ini, lanjut Donnie, menandakan bahwa ternyata akar persoalan netralitas ASN belum mendapatkan formulasi dan solusi konkret yang tepat.

“Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020, ketidaknetralan ASN berada di peringkat teratas, yakni sejumlah 167 kabupaten/kota dari 270 daerah. Hal ini tentunya menjadi isu strategis atas keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada. Politisasi birokrasi telah menimbulkan banyak persoalan, tidak hanya berdampak pada kualitas proses dan hasil demokrasi, tetapi juga dapat menyalahgunakan anggaran pemerintah daerah. Kemudian nantinya akan muncul program yang seolah-olah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, padahal ditunggangi kepentingan politik”, pungkas Donnie menjelaskan.

Larangan dan sanksi ASN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah secara jelas menyebutkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil.

Nilai-nilai dasar itu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetian dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi dan semangat jiwa korps.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Hal senada juga terdapat dalam UU Pilkada bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

Ada 9 (sembilan) etik ASN yang tercantum dalam SE Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selain itu, PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.

Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat.

Sayangnya, saat dikonfirmasi langsung melalui pesan singkat, Supian Suri tidak bersedia memberikan jawaban.

Hingga berita ini dimuat, Supian belum memberikan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang mengatakan bahwa SS itu adalah benar dirinya.

(Penulis : M. Ferry Sinaga)

 762 total views,  1 views today